Sabtu, 01 November 2008

Tugas Manajemen Humas

HUMAS PEMERINTAHAN HARUS CIPTAKAN CITRA POSITIF INDONESIA

Presiden Republik Indonesia (RI) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan, Humas lembaga pemerintahan harus bisa menjaga citra positif Indonesia baik di dalam maupun di luar negeri. SBY meminta kepada Badan Koordinasi Humas (Bakohumas) sebagai wadah perkumpulan para humas lembaga pemerintahan untuk ikut berperan menciptakan citra positif Indonesia.

”Bakohumas harus bisa menjaga citra positif Indonesia, sebagai upaya menangkal persepsi salah tentang negara kita khususnya di mata internasional,” ucap Presiden SBY dalam sambutannya pada pertemuan tahunan Bakohumas tingkat nasional yang dihadiri 650 peserta di Hotel Sahid, Kuta, Bali, Kamis (30/8).

Bakohumas merupakan perkumpulan humas lembaga pemerintahan baik Departemen, Lembaga Pemerintahan Non Departemen (LPND), Badan Usaha Miliki Negara (BUMN), Pemerintah Daerah (Pemda), Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Kepolisian Daerah (Polda).

Presiden SBY kepada para anggota Bakohumas memberikan lima strategi untuk dapat menjalankan fungsi humas dengan baik. Pertama, humas harus menyampaikan berita yang benar. Kedua, dilakukan secara terencana dan berkesinambungan. Ketiga, memakai bahasa yang tepat agar dipahami masyarakat. Keempat, menggunakan teknologi serta kelima melakukan evaluasi terhadap informasi tersebut apakah telah dipahami dengan baik oleh masyarakat.

Pascakrisis, menurut SBY Indonesia masih sering dirugikan oleh negara lain akibat informasi dan persepsi yang keliru menyangkut masalah sosial dan gangguan keamanan yang muncul. Akibat tudingan itu, menimbulkan pencitraan negatif. Untuk itu, menjadi tugas semua pihak termasuk Bakohumas untuk memberi informasi sebaik mungkin agar bisa meminimalkan persepsi keliru tersebut.

Selain Presiden SBY, pertemuan tahunan Bakohumas tingkat nasional juga dihadiri Menteri Komunikasi dan Informasi Muhammad Nuh, Menteri Sekretaris Negara Hatta Radjasa, Menteri Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Taufik Effendi.

Hadir pula, Gubernur Bali I Dewa Made Beratha, Rektor Institut Seni Indonesia (ISI) Denpasar I Wayan Rai, Sekretaris Jenderal Depkominfo Ashwin Sasongko Direktur Jenderal Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi Depkominfo Widiadnyana Merati, dan Deputi Mensesneg Sumber Daya Manusia Bambang Prijatno.

Menurut Menkominfo Muhammad Nuh, praktisi humas pemerintahan mempunyai tiga tugas utama yaitu, membantu kelancaran arus informasi antar lembaga pemerintahan, dan antara pemerintah dengan masyarakat. Mengadakan koordinasi dan kerjasama antar humas pemerintahan baik Departemen, LPND, BUMN dan Pemda, serta tugas terakhir merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan secara optimal.

M. Nuh mengatakan humas pemerintah sebetulnya memiliki potensi sangat besar. Di tingkat kabupaten/kota terdapat lebih dari 400 organisasi kehumasan, di tingkat provinsi ada 33 organisasi kehumasan, dan ditingkat pusat yang tergabung dalam Bakohumas ada 183 instansi.

Sehingga jika diakumulasikan, terdapat 618 pusat pengelolaan informasi dan penyebaran informasi serta layanannya. Menurut Menkominfo, ini merupakan kekuatan yang cukup besar dalam rangka menyebarluaskan informasi kebijakan Pemerintah baik pusat maupun daerah.

Sementara itu Menpan Taufik Effendi mengungkapkan, ada tujuh strategi humas pemerintah seperti tercantum Peraturan Menpan No. 12 tahun 2007 tentang Pedoman Umum Humas di Lingkungan Instansi Pemerintah yaitu, pembangun hubungan internal dan eksternal, penyelenggara pertemuan antar instansi, institusi yang tidak diskriminatif, penyelenggara koordinasi antar intansi, penyedia informasi pemerintah, pengatur pertemuan instansi pemerintah dengan media massa dan pendorong upaya pemberdayaan masyarakat.

Menurut Taufik Effendi, fungsi humas pemerintah yaitu sebagai juru bicara lembaga, fasilitator, memberi pelayanan informasi kepada publik, menindaklanjuti pengaduan publik, menyediakan informasi tentang kebijakan, program, produk dan jasa lembaga, menciptakan iklim hubungan internal dan eksternal yang kondusif dan dinamis, serta menjadi penghubung lembaga dengan pemangku kepentingan.

Anugerah Media Humas 2007

Usai pertemuan tahunan Bakohumas tingkat nasional, pada malam harinya di tempat yang sama diselenggarakan Anugerah Media Humas (AMH) 2007 oleh Bakohumas. AMH merupakan ajang kompetisi karya-karya humas pada lembaga baik Departemen, LPND, BUMN, Polda dan PTN.

Departemen Pekerjaan Umum (PU) berhasil mendapatkan penghargaan beberapa kategori AMH 2007 diantaranya mendapat juara I pada media Profil Lembaga/Perusahaan kategori peserta Departemen, LPND, dan Pemda. Juara II dan III untuk kategori ini diraih Pemda Kalimantan Timur dan Mahkamah Konstitusi.

Untuk kategori yang sama Departemen PU juga berhasil merebut juara II pada bidang lomba poster dan bidang lomba Merchandise. Selain itu, departemen PU juga mendapat penghargaan untuk bidang lomba Leaflet, Kalender dan Laporan Tahunan. Sehingga secara keseluruhan, Departemen PU berhasil memenangkan enam bidang lomba pada AMH 2007.

Penghargaan AMH diserahkan kepada para pemenang oleh Menkominfo M. Nuh, Sekretaris Jenderal Depkominfo Ashwin Sasongko Direktur Jenderal Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi Depkominfo Widiadnyana Merati dan Rektor ISI Denpasar I Wayan Rai secara bergantian.

Ketua Bakohumas Subagio dalam sambutannya mengatakan, penyelenggaraan AMH merupakan bentuk apresiasi terhadap para Humas di lembaga Pemerintahan. Keberhasilan penyelenggaraan AMH 2007 dapat dilihat dari banyaknya jumlah peserta yang mendaftarkan instansinya dalam ajang ini.

”Keberhasilan penyelenggaraan Anugerah Media Humas 2007 menunjukkan tingkat kesadaran petugas Humas pemerintah akan pentingnya media kehumasan,” ucap Subagio.

Kategori AMH 2007 dibagi menjadi tiga yaitu, pertama kategori peserta Departemen/LPND/Pemda yang diikuti 95 peserta dengan 258 kategori media. Kedua kategori, BUMN diikuti oleh 21 peserta instansi dengan 90 kategori media. Dan ketiga, kategori peserta PTN yang diikuti 17 PTN dengan 70 kategori media.

Subagio menjelaskan ada tiga aspek yang menjadi penilaian dalam AMH yaitu perspektif kehumasan, substansi, serta desain dan penyajian. Untuk ajang tahun ini, AMH memperebutkan juara umum di masing-masing kategori peserta.

Subagio mengatakan, humas Pemerintahan memiliki peran strategis dalam mengkomunikasikan lembaga kepada publiknya. Peran Humas dalam lembaga ialah sebagai mediator antara lembaga dengan karyawan dan antara lembaga dengan publik eksternalnya sehingga tercipta hubungan yang harmonis.

Untuk menciptakan hubungan yang harmonis, menurut Ketua Bakohumas, Humas harus menciptakan media komunikasi yang tepat. Media komunikasi juga berfungsi sebagai pembentuk reputasi/citra lembaga, penciptaan rasa memiliki dari pekerja terhadap lembaganya serta sebagai pembina budaya perusahaan. (ew/rnd)

Tidak ada komentar: